JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyoroti besarnya beban subsidi LPG 3 kilogram (kg) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan data penerima subsidi LPG agar penyaluran bisa lebih tepat sasaran. Ia menilai, kemungkinan Menteri Keuangan belum membaca perkembangan terkini mengenai proses pendataan yang sedang dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
“Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” ujar Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bahlil menjelaskan, pematangan data tersebut sudah dilakukan sejak awal 2025 dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data penerima subsidi LPG dan BBM dihimpun dari berbagai sumber, seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta pemangku kepentingan lainnya.
Seluruh data tersebut kemudian disatukan oleh BPS untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat ketepatan sasaran subsidi energi. “Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan,” ucapnya.
Setelah proses pendataan rampung, pemerintah akan mengumumkan skema serta daftar penerima subsidi yang berhak.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan selisih besar antara harga keekonomian LPG 3 kg dan harga jual ke masyarakat.
Harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, sementara harga jual ke masyarakat hanya Rp 12.750 per tabung. Pemerintah menanggung selisih Rp 30.000 per tabung atau sekitar 70 persen. Total subsidi LPG 3 kg pada APBN 2024 mencapai Rp 80,2 triliun, dinikmati oleh sekitar 41,5 juta pelanggan.
Selain LPG, pemerintah juga menanggung subsidi Pertalite sebesar Rp 1.700 per liter (15 persen), dengan total anggaran Rp 56,1 triliun untuk 157,4 juta kendaraan.
