JAKARTA, INDEKSMEDIA. ID – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memastikan akan mengawal pelaksanaan instruksi presiden (Inpres) nomor 12 tahun 2025 tentang penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Inpres menyebutkan, bahwa penyelesaian penanganan di Pulau Enggano sebagai akibat proses pemulihan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu harus terlaksana hingga 31 Agustus 2025.
Berhentinya aktivitas transpotasi laut ke Pulau Enggano telah berdampak pada aktivitas ekonomi, terganggunya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta potensi semakin menipisnya ketersediaan pangan sehingga masyarakat di Pulau Enggano berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, pelaksanaan Inpres secara cepat dan tepat sangat dinantikan sehingga negara sungguh hadir bagi masyarakat di Pulau Enggano.
“Ada waktu dua bulan untuk menjawab semua keluhan masyarakat yang ada di Pulau Enggano. Ini yang akan kami kawal dan tagih terus,” kata Sekretaris Jenderal AMAN di Jakarta, Rukka Sombolinggi, pada Jumat, (27/7/2025).
AMAN menilai, pelaksanaan Inpres yang kini menjadi tugas kementerian, lembaga pemerintah, dan para kepala daerah di Bengkulu adalah dasar tindakan segera dan mendesak untuk menyelesaikan situasi dan kondisi di Pulau Enggano.
Penanganan situasi ini harus mencakup penyediaan layanan dasar bidang sosial, pendidikan dan Kesehatan, penyediaan pasokan pangan dan Sembako, dan penyediaan bahan bakar minyak untuk seluruh kapal yang akan melayani rute dari dan ke Pulau Enggano.
Selain itu, juga memfasilitasi pemasaran hasil laut Enggano, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur.
“Untuk melakukan semua itu, Gubernur Bengkulu perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di daerah terutama menjamin adanya partisipasi masyarakat. AMAN akan mengawal implementasi dari Inpres tersebut” kata Rukka.
Sebelumnya, terhitung Maret 2025, transportasi kapal laut ke Pulau Enggano berhenti beroperasi akibat mendangkalnya alur masuk di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
Situasi ini membuat Pulau Enggano terisolir. Hingga pada pertengahan April, KM Pulo Tello baru bisa beroperasi ke Enggano. Dalam praktiknya, selain kapal ini tidak melayani pendistribusian hasil bumi, layanannya juga tidak reguler.
Kondisi ini, akhirnya membuat aktivitas ekonomi di Enggano yang sudah memprihatinkan sejak lama, menjadi makin lumpuh. Ribuan ton hasil panen petani, utamanya pisang akhirnya tertahan di pulau.
Kini, seluruh petani di Enggano menganggur karena tidak bisa memasarkan hasil bumi mereka. Termasuk para nelayan yang ikut terhalang menjual hasil lautnya.
Dampak dari ini, kehidupan ekonomi di Enggano akhirnya nyaris mati. Untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga, warga setempat terpaksa mempraktikkan sistem barter. Di lain sisi, anak-anak yang bersekolah di luar pulau akhirnya terancam berhenti sekolah karena orang tua mereka sudah kesulitan membiayai.
