JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan proyeksi defisit sebesar Rp 689,1 triliun. Defisit tersebut muncul karena belanja negara dipatok Rp 3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp 3.153,6 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pelaksanaan APBN 2026 akan diarahkan untuk menjalankan delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“APBN 2026 fokus pada 8 agenda prioritas,” kata Purbaya dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Agenda prioritas pertama adalah ketahanan pangan dengan alokasi Rp 164,7 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk proyek swasembada pangan, stabilisasi harga, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Kedua, ketahanan energi yang digelontorkan Rp 402,4 triliun. Fokusnya antara lain peningkatan lifting minyak dan gas bumi, percepatan transisi energi, hingga stabilisasi harga energi.
Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita untuk peningkatan gizi sekaligus memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
Keempat, pendidikan dengan anggaran terbesar yakni Rp 769,1 triliun. Dana ini dipakai untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, hingga bantuan operasional sekolah (BOS) dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Kelima, kesehatan dengan alokasi Rp 244 triliun, meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta revitalisasi rumah sakit.
Sementara itu, tiga agenda prioritas lainnya tidak disebutkan secara detail besaran anggarannya, namun pemerintah menegaskan arah kebijakannya. Prioritas keenam adalah pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.
Prioritas ketujuh yaitu pertahanan semesta, yang dijalankan melalui modernisasi alutsista, penguatan industri strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Sedangkan prioritas kedelapan menyasar akselerasi investasi dan perdagangan melalui penguatan peran Danantara dan swasta sebagai motor ekonomi, sekaligus mendorong investasi produktif dan rantai pasok global.
Selain delapan agenda tersebut, pemerintah juga tetap menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 508,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Perlinsos terus diperkuat sebagai pondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan,” ujar Purbaya.
Dengan fokus pada delapan agenda prioritas ditambah perlinsos, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
